.jpg)
JAKARTA - Nama selebritas dan figur publik Lucinta Luna kembali menjadi sorotan masyarakat setelah berbagai isu mengenai kehidupan pribadinya ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. Perbincangan tersebut mencuat di berbagai platform digital dan kembali mengangkat sejumlah kontroversi yang pernah menyertai perjalanan kariernya, termasuk riwayat perkara hukum yang pernah ditangani aparat penegak hukum beberapa tahun lalu.
Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana kehidupan figur publik di era digital semakin sulit dipisahkan dari konsumsi publik. Setiap pernyataan, perubahan penampilan, hingga aktivitas pribadi yang ditampilkan di ruang digital kerap memicu reaksi beragam dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik yang berkembang menjadi perdebatan luas.
Dalam beberapa hari terakhir, berbagai unggahan yang berkaitan dengan Lucinta Luna kembali menjadi viral dan memancing diskusi publik. Tidak sedikit warganet yang mengaitkan isu-isu terkini dengan kasus narkotika yang pernah menjeratnya pada tahun 2020 di wilayah Jakarta. Akibatnya, ruang diskusi publik kembali dipenuhi berbagai komentar yang tidak hanya menyoroti aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan identitas pribadi, pilihan hidup, dan kehidupan sosial yang bersangkutan.
Menanggapi fenomena tersebut, Advokat Andi Akbar Muzfa menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan antara persoalan hukum dengan opini sosial yang berkembang di ruang publik. Menurutnya, prinsip negara hukum mengharuskan setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang, status sosial, profesi, maupun identitas pribadi seseorang.
“Penegakan hukum harus tetap berdiri di atas prinsip objektivitas dan berdasarkan alat bukti yang sah. Kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat ataupun opini yang viral di media sosial tidak boleh mengaburkan substansi hukum dari suatu perkara,” ujar Andi Akbar Muzfa dalam keterangannya, Sabtu (9/1).
Ia menjelaskan bahwa apabila berbicara mengenai perkara narkotika, maka parameter yang digunakan harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam praktik penegakan hukum, aparat akan menilai secara objektif posisi seseorang berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.
Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara pengguna, penyimpan, kurir, maupun pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, setiap perkara harus dinilai berdasarkan peran dan keterlibatan masing-masing individu, bukan berdasarkan persepsi atau sentimen yang berkembang di masyarakat.
Andi Akbar Muzfa menilai bahwa salah satu tantangan terbesar dalam perkara yang melibatkan figur publik adalah munculnya fenomena penghakiman sosial yang sering kali melampaui batas-batas hukum. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya menyoroti dugaan pelanggaran hukum yang terjadi, tetapi juga menyerang aspek pribadi seseorang yang sebenarnya tidak memiliki relevansi langsung dengan perkara yang sedang dibahas.
“Sering kali yang terjadi adalah masyarakat mencampuradukkan antara persoalan hukum dengan kehidupan pribadi seseorang. Akibatnya, fokus pembahasan bergeser dari fakta hukum menjadi penilaian terhadap identitas, latar belakang, atau pilihan hidup individu yang bersangkutan. Padahal hukum pidana bekerja berdasarkan perbuatan dan pembuktian, bukan berdasarkan siapa orangnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perkembangan media sosial yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi ruang utama pembentukan opini publik. Di satu sisi, media sosial memberikan kebebasan berekspresi dan ruang partisipasi masyarakat. Namun di sisi lain, ruang digital juga berpotensi menjadi arena perundungan massal yang dapat menimbulkan dampak serius bagi individu yang menjadi sasaran.
Menurutnya, kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam sistem demokrasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap memiliki batas yang harus dihormati, terutama ketika berpotensi merendahkan martabat orang lain atau berubah menjadi serangan personal yang berlebihan.
“Media sosial harus dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Kritik terhadap figur publik tentu merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai berkembang menjadi penghinaan, persekusi digital, penyebaran kebencian, ataupun penghakiman tanpa dasar yang jelas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kasus yang melibatkan tokoh publik sering kali menjadi contoh nyata bagaimana batas antara ruang privat dan ruang publik semakin kabur. Kehidupan pribadi seorang selebritas dapat dengan mudah menjadi konsumsi publik dan memunculkan polemik yang berkepanjangan, bahkan ketika isu yang dibahas sudah tidak lagi berkaitan dengan persoalan hukum.
Menurut Andi Akbar Muzfa, kondisi tersebut perlu disikapi secara lebih dewasa oleh masyarakat. Ia menilai bahwa seseorang tidak boleh kehilangan hak-haknya sebagai warga negara hanya karena menjadi figur publik atau karena pernah terlibat dalam kontroversi yang ramai diperbincangkan.
“Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Perbedaan identitas, pilihan hidup, maupun kontroversi yang pernah terjadi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan hak seseorang atas perlindungan hukum dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di internet. Menurutnya, tidak semua isu yang viral memiliki relevansi hukum, dan tidak semua perdebatan di media sosial mencerminkan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, publik perlu membedakan secara jelas antara persoalan hukum, opini masyarakat, dan kehidupan pribadi seseorang.
Ia berpandangan bahwa kedewasaan dalam bermedia sosial menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kualitas ruang publik digital di Indonesia. Dengan semakin derasnya arus informasi, masyarakat dituntut untuk lebih kritis, objektif, dan tidak mudah terbawa oleh narasi yang berkembang tanpa dasar yang jelas.
“Negara hukum tidak dibangun berdasarkan viralitas, tekanan opini publik, ataupun sentimen mayoritas semata. Negara hukum dibangun di atas prinsip keadilan, objektivitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepastian hukum yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa pengecualian,” tutup Andi Akbar Muzfa.
(Sahara, 09/01).
.jpg)
.jpg)
